 |
| DPRD Sumbar gelar sidang paripurna pandangan umum fraksi fraksi |
PADANG, politicnewss.id — DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Senin (11/5/2026), di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Nanda Satria. Turut hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran OPD dan unsur Forkopimda.
Selain membahas Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, rapat juga mendengarkan tanggapan gubernur terhadap Ranperda perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Baca Juga : Bambu Disulap Jadi Suvenir Bernilai Jual, 16 Warga Lawang Ikuti Pelatihan Intensif
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menyampaikan apresiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 yang mencapai 5,07 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal positif bahwa pembangunan daerah tetap bergerak di tengah tantangan global dan proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.
“Pertumbuhan ekonomi ini merupakan hasil kerja keras bersama, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha hingga masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing daerah, membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidi.
Meski demikian, pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi menjadi perhatian utama dalam rapat. Seluruh fraksi menyampaikan kritik, masukan, dan catatan tajam terkait kondisi jalan di Sumbar yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan hingga daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai. Fraksi ini juga meminta sinkronisasi pembangunan jalan dengan proyek strategis nasional serta peningkatan anggaran infrastruktur.
Selain itu, persoalan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) turut menjadi sorotan karena dinilai menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di berbagai wilayah.
Fraksi NasDem menilai pengawasan kendaraan bertonase berlebih masih lemah dan meminta pemerintah mempercepat pembangunan ruas jalan strategis, termasuk kawasan Sicincin yang kerap mengalami kepadatan dan kerusakan.
Sementara Fraksi Golkar menilai arah kebijakan anggaran infrastruktur masih belum maksimal. Selain jalan rusak, Golkar juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan seperti penerangan jalan dan rambu lalu lintas di sejumlah ruas provinsi.
Fraksi PKS menegaskan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Karena itu, aspek keselamatan, mitigasi bencana, hingga pengawasan ruang milik jalan (Rumija) harus diperkuat agar pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada fisik semata.
Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya angka kerusakan jalan serta belum optimalnya kontribusi perusahaan pengguna jalan terhadap pemeliharaan infrastruktur. Gerindra mendorong digitalisasi data jalan dan pembiayaan jangka panjang agar penanganan kerusakan lebih terukur.
Tak kalah penting, Fraksi PPP meminta perhatian serius terhadap akses jalan menuju kawasan wisata dan warisan dunia Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto. Fraksi ini menilai akses infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa Ranperda Pendidikan maupun Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan sektor strategis yang harus disusun selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, serta kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : FWP Sumbar Studi Tiru ke Tribun Pekanbaru, Bahas Strategi Media Digital di Era Disrupsi
Baca Juga : Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ikuti Retret Nasional di Akmil, Fokus Perkuat Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumbar, lanjutnya, juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi aturan, dan efektivitas implementasi agar regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara optimal di lapangan.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar seluruh pembahasan Ranperda dapat melahirkan kebijakan yang lebih konkret dan berpihak pada masyarakat, khususnya dalam memperkuat infrastruktur jalan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung sektor pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan.
